Pada materi ini akan disajikan beberapa uraian tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh sistem sewa tanah, pengaruh sistem tanam paksa, dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialism

1.    Pengaruh Monopoli dalam Perdagangan

 Kalian perhatikan gambar perkebunan cengkeh di atas! Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu menanam tanaman tersebut? Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat menjajah Indonesia.

Cengkih merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku, atau disebut praktik monopoli.

Itulah praktik monopoli yang dijalankan oleh VOC. mereka membeli hasil perkebunan rakyat dengan harga yang sangat rendah. Petani tidak bisa bebas menjual kepada pedagang lain.

Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi.

VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan diantara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari hegara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak Oktroi, seperti:

1. Hak mencetak uang.

2. Hak memiliki angkatan perang.

3. Hak memerintah daerah yang diduduki.

4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja.

5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah.

6. Hak mendirikan benteng.

Dengan adanya hak oktroi tersebut Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau antarpejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba?

Belanda berharap akan terjadi permusuhan antarbangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antarkerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antarkerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.

2.    Pengaruh Kebijakan dari Kerja paksa

Description: https://lh4.googleusercontent.com/w1dN4lU7X6_GBqLITcLmFtABb91FqACkAsp75e3EmHlZW4rIZGJ69Bx0u1wY7_Jl469Hj1RQqOzehtQGqAJUhquw_D3V4tRQdEgvrindOpyC9nUn8g=w1280

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtbK0H6BmsUFMFAsNarFOAfKNMPnLycsquy1N20AwaUHQObDj54wgd_DG3b17rWvUrP4Pulfq4zZiLGreyxzq-BN3zj2HDbXGWtY4BbH6L2GqPk06JWMkafamIcxrlrd7L0K9I-wLueMM/s1600/peta-jawa-unsoed-11.jpg

Gambar di atas adalah peta jalan Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1.000 kilometer dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer-Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Repulik Bataaf (Prancis). Mengapa jalan tersebut harus dibangun? Bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia?

Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, dan terbentuklah Republik Bataaf (1795-1806) yang merupakan bagian Prancis. Kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Bataaf di Indonesia adalah Herman Williem Daendels (1808-1811) dan Jan Willem Janssen (1811).

Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut.

1.        Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara.

2.        Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1.000 km.

3.        Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang.

4.        Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Daendels terhadap kehidupan rakyat.

1.        Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.

2.        Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.

3.        Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.

4.        Menetapkan verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.

5.        Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orangorang pribumi.

6.        Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.

7.        Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.

8.        Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).

9.        Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jenderal Janssens yang lemah. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan:

1.        kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,

2.        munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,

3.        pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat,

4.        kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta

5.        pencopotan Daendels.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut.

a. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris.

b. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

c. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).


TUGASI YANG HARUS DIKERJAKAN:

1. Buku Paket Hal 205 No. 3

2. Buku Paket Hal 210 (TABEL)

3. Buku Paket Hal 231 (TABEL)